Jakarta – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GP Al Washliyah), H.Saibal Putra, menyayangkan sekaligus membantah keras penilaian Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menyebut pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai sinyal “pasang kuda-kuda” atau manuver memecah belah koalisi pemerintahan demi Pilpres 2029.
Menurut Saibal, pandangan tersebut sangat tendensius, memojokkan, dan gagal menangkap esensi nilai-nilai kebangsaan yang sedang disampaikan oleh AHY.
Berikut poin-poin penegasan atas tuduhan tersebut:
Pernyataan AHY adalah Edukasi Demokrasi, Bukan Syahwat Politik Apa yang disampaikan oleh AHY mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu dan pergantian kepemimpinan yang damai adalah sebuah refleksi historis sekaligus edukasi politik yang sehat bagi bangsa. Menilai refleksi tersebut sebagai ambisi personal atau sinyal “poros Cikeas” untuk mendahului kontestasi merupakan kesimpulan yang terlalu dipaksakan dan bernada politis.
Komitmen Mengawal Pemerintahan Tetap Solid Tuduhan bahwa AHY atau Demokrat tidak ikut bertanggung jawab di dalam internal kabinet adalah keliru. Hingga saat ini, Partai Demokrat dan seluruh jajaran kader di pemerintahan tetap bekerja total dan fokus membantu menyukseskan program-program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran. Mengingatkan hakikat demokrasi tidak berarti mengurangi komitmen kerja nyata di dalam satu kapal pemerintahan.
Jangan Membatasi Narasi Kebangsaan demi Ketakutan Kompetisi Sangat tidak sehat jika setiap ruang pemikiran dan pidato kebangsaan tokoh muda langsung dicurigai sebagai ancaman rivalitas menuju 2029. Justru di tengah situasi yang menantang ini, pemikiran kritis dan pengingat moral atas nilai demokrasi sangat dibutuhkan agar pemerintahan tetap berjalan di koridor yang berpihak kepada rakyat.
“Kami meminta semua pihak, khususnya elit parpol koalisi, untuk menjaga kedewasaan dalam berpolitik. Jangan cepat merasa gerah atau melempar tuduhan miring hanya karena ada tokoh yang mengingatkan esensi pembatasan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Demokrat tetap berada di garis depan mendukung pemerintahan, namun hak bersuara untuk merawat demokrasi tidak boleh dibungkam,” tegas Saibal. (*)
